PT Hutama Karya (Persero)

Profil perusahaan

PT Hutama Karya (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi dan investasi infrastruktur. Perusahaan ini berakar dari Hollandsche Beton Maatschappij yang dinasionalisasi pada 1960 dan resmi didirikan sebagai entitas BUMN pada 29 Maret 1961. Kantor pusatnya bertempat di HK Tower, Jl. Letjend. M.T. Haryono Kav. 8, Jakarta Timur. Berdasarkan data operasional terkini, perusahaan mempekerjakan antara 2.100 hingga 4.300 karyawan. Dalam sejarahnya, PT Hutama Karya (Persero) mengerjakan proyek-proyek penting seperti Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jembatan Semanggi di Jakarta, Jembatan Ampera di Palembang, serta menjadi penemu teknologi konstruksi Sosrobahu untuk pembangunan jalan layang.

Bisnis di Indonesia

Fokus bisnis PT Hutama Karya (Persero) terbagi ke dalam jasa konstruksi sipil, investasi jalan tol, rekayasa pengadaan dan konstruksi (EPC), manufaktur material, serta properti. Melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 yang diperbarui menjadi Perpres Nomor 117 Tahun 2015, Pemerintah Indonesia menugaskan perusahaan ini sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk membangun dan mengoperasikan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang kurang lebih 2.770 kilometer dari Lampung hingga Aceh. Dalam pelaksanaan operasionalnya, perusahaan didukung sejumlah anak usaha, antara lain PT Hutama Karya Infrastruktur (jasa konstruksi), PT HK Realtindo (pengembangan properti), PT Hakaaston (aspal dan beton pracetak), serta entitas terafiliasi seperti PT Petronesia Benimel dan PT Hutama Marga Waskita.

Rekrutmen dan talenta

PT Hutama Karya (Persero) secara berkala merekrut tenaga profesional di bidang teknik sipil, manajemen proyek infrastruktur, EPC, manajemen aset, serta hukum dan kepatuhan. Informasi ketenagakerjaan dari platform rekrutmen menunjukkan bahwa lingkungan kerja perusahaan menawarkan kesempatan penanganan proyek skala nasional dan fasilitas akomodasi lapangan, meskipun penugasan konstruksi sering kali menuntut penempatan di lokasi proyek di luar pulau Jawa dengan tenggat waktu pekerjaan yang ketat.

Kabar terbaru

Pada 30 September 2026, PT Hutama Karya (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur guna mengawal tata kelola proyek strategis di wilayah tersebut. Selanjutnya, pada 2 Oktober 2026, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke Pekanbaru untuk meninjau efektivitas dan tata kelola pembangunan JTTS bersama jajaran direksi perseroan. Pada 15 Oktober 2026, manajemen perseroan mengonfirmasi tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 untuk memperkuat tata kelola korporasi.