PT. Nusareka Prima Engineering

Profil perusahaan

PT. Nusareka Prima Engineering (dikenal juga sebagai NPE) adalah perusahaan kontraktor teknik dan konstruksi yang didirikan pada 19 Januari 2011. Kantor pusat perusahaan berlokasi di Graha Nusa, Jalan Raya Puspiptek No. 77, Setu, Tangerang Selatan, Banten. Perusahaan ini beroperasi dalam sektor konstruksi industri dan energi, dengan spesialisasi pada rekayasa ketenagalistrikan, pemasangan mekanikal berat, pekerjaan sipil, dan instalasi perpipaan industri. Berdasarkan data profil usaha, perusahaan memiliki skala tenaga kerja antara 51 hingga 200 karyawan.

Bisnis di Indonesia

PT. Nusareka Prima Engineering menyediakan layanan rekayasa industri dari tahap penyelarasan awal hingga pengujian fungsi (commissioning). Layanan perusahaan mencakup konstruksi pembangkit listrik, pemasangan instalasi mekanikal dan elektrikal pabrik, modifikasi struktural, serta pekerjaan pengelasan sesuai standar ASME.

Dalam portofolio proyeknya di Indonesia, perusahaan tercatat menangani pekerjaan infrastruktur di pembangkit listrik PLTU Tanjung Jati B, Jawa Tengah. Perusahaan juga terlibat dalam proyek fasilitas industri di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, termasuk pekerjaan boiler dan pemeliharaan untuk fasilitas RAPP. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, NPE juga berpartisipasi dalam perakitan peralatan penanganan material seperti sistem stacker dan reclaimer yang bekerja sama dengan Valmet.

Rekrutmen dan talenta

Operasional perusahaan yang berbasis proyek lapangan di berbagai wilayah membutuhkan tenaga profesional di bidang teknik dan konstruksi. Jabatan yang umumnya dipekerjakan mencakup manajer konstruksi (construction manager), manajer lokasi (site manager), insinyur mekanikal, teknisi pengelasan bersertifikat, inspektur kendali mutu (quality control), serta staf keselamatan dan kesehatan kerja (HSE).

Kabar terbaru

Pada 20 Juli 2026, media lokal di Riau memberitakan munculnya perselisihan hubungan industrial yang melibatkan mantan pekerja PT. Nusareka Prima Engineering di Kabupaten Pelalawan. Sebanyak 41 eks karyawan menunjuk kuasa hukum untuk memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan yang belum terselesaikan setelah berakhirnya hubungan kerja melalui mekanisme penyelesaian ketenagakerjaan yang berlaku.