PT Well Harvest Winning Alumina Refinery

Profil perusahaan

PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW AR) didirikan pada tahun 2012 sebagai fasilitas pemurnian bauksit menjadi Smelter Grade Alumina (SGA) pertama di Indonesia. Kantor pusat perseroan berada di Jakarta Pusat, sedangkan operasional pabrik berpusat di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Nilai investasi proyek ini mencapai lebih dari 1,15 miliar dolar AS di lahan seluas lebih dari 1.000 hektare.

Bisnis di Indonesia

Kegiatan utama PT Well Harvest Winning Alumina Refinery mencakup pengolahan bauksit mentah menjadi alumina berkadar peleburan. Fasilitas Tahap I mulai beroperasi pada 2016 dengan kapasitas 1 juta ton per tahun, lalu diperluas hingga mencapai kapasitas 2 juta ton per tahun pada tahun 2022. Produksi alumina ditujukan untuk memasok industri smelter dalam negeri serta diekspor ke negara seperti Tiongkok, India, dan Malaysia. Operasional industri didukung oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mandiri, terminal khusus bongkar muat kargo laut, dan kawasan hunian pekerja.

Latar belakang Tiongkok

PT Well Harvest Winning Alumina Refinery dibentuk melalui konsorsium patungan. China Hongqiao Group Limited menjadi pemegang saham pengendali sebesar 56%, Winning Investment (HK) Company Limited memegang 9%, dan Shandong Weiqiao Aluminum & Electricity Co. Ltd memiliki 5%. Sisa 30% saham dimiliki oleh investor domestik, yaitu PT Cita Mineral Investindo Tbk yang terafiliasi dengan Harita Group.

Rekrutmen dan talenta

Operasional di Ketapang membutuhkan tenaga kerja teknis di bidang pengolahan mineral, pemeliharaan mesin dan listrik, operasi pelabuhan, serta pengelolaan keselamatan dan lingkungan (K3). Perusahaan mempekerjakan tenaga kerja lokal bersama sejumlah tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok yang ditempatkan pada divisi teknis dan manajemen.

Kabar terbaru

Pada Mei 2026, terminal khusus PT WHW AR di Kendawangan disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait dugaan kelengkapan izin pemanfaatan ruang laut, yang kemudian diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Pada Mei 2026, perselisihan pemutusan hubungan kerja di kompleks pabrik dibawa ke Bareskrim Mabes Polri oleh perwakilan serikat pekerja. Pada awal November 2026, sekitar 150 pekerja di Kendawangan melangsungkan aksi mogok kerja menuntut evaluasi sistem pengupahan dan pemenuhan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).