Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Profil perusahaan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), atau dikenal secara internasional sebagai The Audit Board of Indonesia, merupakan lembaga negara independen yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Didirikan pada tahun 1947, BPK berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dan memiliki perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia.

BPK dipimpin oleh sembilan Anggota Dewan BPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan masa jabatan periodik. Lembaga ini menaungi ribuan staf pemeriksa dan aparatur sipil negara (ASN) yang berfokus pada pengawasan fiskal dan akuntabilitas sektor publik.

Bisnis di Indonesia

BPK menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap keuangan negara melalui tiga jenis pemeriksaan: pemeriksaan keuangan untuk memberikan opini atas laporan keuangan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; pemeriksaan kinerja untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program pemerintah; serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang mencakup kepatuhan dan audit investigatif.

Mandat pemeriksaan BPK mencakup seluruh kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), dan entitas investasi khusus seperti Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara). Di samping pemeriksaan rutin, BPK juga menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menghitung kerugian negara untuk mendukung penegakan tata kelola keuangan nasional.

Rekrutmen dan talenta

Sebagai instansi pemerintah, perekrutan pegawai BPK dilakukan melalui jalur seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) nasional serta penugasan fungsional pemeriksa. Kebutuhan tenaga kerja berfokus pada lulusan akuntansi, auditor bersertifikat, ahli forensik digital, analisis keuangan, hukum, dan teknologi informasi. BPK juga bekerja sama dengan instansi teknis seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam program pelatihan Quality Control & Quality Assurance (QCQA) guna meningkatkan kapasitas pengawasan SDM lintas sektor keuangan.

Kabar terbaru

Pada 7 November 2025, Sidang Utama Komite V Majelis Umum PBB memilih BPK sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) untuk periode 2026–2032 bersama badan audit Prancis dan Brasil guna mengaudit lembaga-lembaga di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada 18 September 2026, BPK resmi memulai pemeriksaan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) Tahun 2025, yang mencakup anak usaha dan BUMN dalam portofolio investasi tersebut.

Pada 26 Oktober 2026, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, ahli hukum menegaskan kembali bahwa kedudukan konstitusional BPK berfungsi sebagai pengawas eksternal publik terhadap keuangan negara, bukan sebagai lembaga penegak hukum pidana.