Komisi IX DPR RI

Profil perusahaan

Komisi IX DPR RI merupakan salah satu komisi tetap di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berkantor pusat di Jakarta Pusat. Lembaga legislatif nasional ini menjalankan tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di dalam struktur DPR RI, Komisi IX beranggotakan puluhan wakil rakyat dari berbagai fraksi partai politik dan didukung secara administratif oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bisnis di Indonesia

Ruang lingkup kerja Komisi IX DPR RI mencakup bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, serta pengawasan obat dan makanan. Mitra kerja komisi ini mencakup Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), serta BPJS Kesehatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi IX menyelenggarakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat untuk membahas rancangan undang-undang, seperti RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, serta alokasi anggaran dan pengawasan sistem jaminan sosial. Komisi ini juga aktif melakukan kunjungan kerja spesifik dan kunjungan kerja reses ke berbagai daerah di Indonesia guna meninjau implementasi program JKN, kepatuhan keselamatan kerja, penanganan kasus tuberkulosis dan HIV, serta standar higienitas dalam program pemenuhan gizi.

Rekrutmen dan talenta

Anggota Komisi IX DPR RI merupakan politisi yang terpilih melalui pemilihan umum legislatif dan ditugaskan oleh fraksi masing-masing. Kegiatan persidangan, analisis kebijakan, dan penyusunan naskah hukum didukung oleh staf ahli, analis kebijakan, dan aparatur sipil negara di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI yang memiliki latar belakang di bidang hukum, kesehatan masyarakat, dan ketenagakerjaan.

Kabar terbaru

Pada Oktober 2026, Komisi IX DPR RI menerima aspirasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait tantangan kesehatan dan perlindungan ketenagakerjaan di daerah. Pada September 2026, Komisi IX menyoroti persoalan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural melalui Kalimantan Barat serta melangsungkan rapat kerja pengantar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama perwakilan pemerintah. Sebelumnya pada April dan Mei 2026, tim komisi ini melakukan kunjungan kerja pengawasan kesehatan di Kota Medan serta meninjau kepatuhan jaminan sosial tenaga kerja di Kepulauan Riau.