Mahkamah Agung Republik Indonesia

Profil perusahaan

Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini resmi didirikan pada 19 Agustus 1945 dan berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, MA mengelola sistem peradilan satu atap yang mencakup urusan organisasi, administrasi, finansial, serta sarana peradilan di seluruh Indonesia.

Bisnis di Indonesia

Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membawahi empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Lembaga ini memiliki kewenangan mengadili perkara pada tingkat kasasi, memeriksa permohonan peninjauan kembali (PK), serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Struktur penanganan perkaranya terbagi ke dalam sejumlah kamar peradilan, meliputi Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara, yang didukung kamar fungsional seperti Kamar Pembinaan dan Kamar Pengawasan.

Rekrutmen dan talenta

Lembaga ini mengelola puluhan ribu aparatur peradilan di seluruh Indonesia, termasuk hakim agung, hakim pengadilan tingkat pertama dan banding, pejabat kepaniteraan, tenaga kesekretariatan, hingga pengelola teknologi informasi dan sumber daya manusia. Pengangkatan posisi teknis peradilan dan kesekretariatan dilakukan melalui jalur seleksi aparatur sipil negara dan mutasi kedinasan internal secara berkala. Basis talenta JobTalent AI memuat 1+ profesional yang pernah bekerja di perusahaan ini (tanpa membuka data pribadi apa pun).

Kabar terbaru

Pada Oktober 2026, Mahkamah Agung RI menerima kunjungan delegasi peradilan dari Beijing untuk bertukar pengalaman terkait implementasi platform e-Court dan modernisasi peradilan digital. Pada periode yang sama, diterbitkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2026 terkait pendelegasian wewenang dalam pengangkatan jabatan teknis kepaniteraan. Sebelumnya, pada Maret 2026, lembaga ini juga melaksanakan seleksi terbuka calon hakim konstitusi yang berasal dari unsur Mahkamah Agung RI.