PT Ecart Webportal Indonesia

Profil perusahaan

PT Ecart Webportal Indonesia merupakan badan hukum yang mengelola operasional platform e-commerce Lazada di Indonesia. Merek Lazada didirikan pada tahun 2012 dan berkantor pusat regional di Singapura. Entitas ini menjalankan seluruh aktivitas pasar daring dan perdagangan elektronik konsumen untuk wilayah Indonesia.

Bisnis di Indonesia

Melalui platform lazada.co.id, PT Ecart Webportal Indonesia menyediakan layanan marketplace yang menghubungkan pedagang lokal dan pemilik merek dengan konsumen daring di berbagai wilayah nusantara. Kategori produk yang diperjualbelikan mencakup barang elektronik konsumen, produk fesyen, dan kebutuhan harian.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk PT Ecart Webportal Indonesia sebagai salah satu penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang online mulai Oktober 2026. Dalam praktiknya, platform bertugas memotong pungutan dari transaksi pedagang dan menyetorkannya ke kas negara. Di sisi lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tercatat pernah memproses pemeriksaan terhadap entitas ini terkait kepatuhan aturan persaingan usaha di sektor e-commerce.

Latar belakang Tiongkok

Lazada Group berada di bawah kepemilikan pengendali Alibaba Group Holding Limited, perusahaan teknologi asal Tiongkok. Alibaba mengintegrasikan Lazada ke dalam jaringan perdagangan digital internasionalnya guna memperkuat ekspansi ritel online dan logistik di kawasan Asia Tenggara.

Rekrutmen dan talenta

Profil ketenagakerjaan di entitas ini mencakup posisi operasional layanan pelanggan (customer service operations), manajemen akun pedagang, logistik, dan pengembangan teknologi informasi. Basis talenta JobTalent AI memuat 1+ profesional yang pernah bekerja di perusahaan ini (tanpa membuka data pribadi apa pun).

Kabar terbaru

Pada Oktober 2026, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan PT Ecart Webportal Indonesia bersama tiga platform e-commerce lain sebagai pemungut resmi PPh Pasal 22 untuk transaksi pedagang daring. Kebijakan ini mewajibkan penerbitan bukti potong yang dipersamakan dengan tagihan bagi penjual yang memenuhi kriteria perpajakan.