PT. Pabrik Kertas Indonesia

Profil perusahaan

PT. Pabrik Kertas Indonesia, yang dikenal luas dengan singkatan PT. PAKERIN, didirikan pada tahun 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1980. Perusahaan ini berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, dengan fasilitas pabrik terpadu yang beroperasi di wilayah Mojokerto. Operasional manufaktur perseroan mengusung sistem integrasi vertikal, mencakup fasilitas produksi pulp mandiri, pabrik soda kaustik, pembangkit listrik dan uap independen, serta unit pengolahan air baku untuk menunjang proses produksi kertas.

Bisnis di Indonesia

Fokus bisnis utama PT. Pabrik Kertas Indonesia adalah memproduksi kertas industri untuk bahan baku karton boks dan aneka kemasan barang konsumsi maupun industri. Portofolio produknya mencakup kraft liner, corrugating medium, coated duplex board, chip board, dan core board. Perseroan melayani kebutuhan pasar domestik Indonesia sekaligus pasar ekspor internasional.

Sekitar 80 persen bahan baku utama yang digunakan berasal dari kertas daur ulang dan sumber daya terbarukan. Untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas pabrik, pada April 2024 perusahaan menjalin kerja sama dengan grup teknologi ANDRITZ guna memodernisasi dua lini old corrugated containers (OCC). Proyek pembaruan tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas masing-masing lini menjadi 500 ton per hari dengan memanfaatkan bahan baku OCC impor.

Rekrutmen dan talenta

PT. Pabrik Kertas Indonesia mempekerjakan lebih dari seribu tenaga kerja di seluruh unit kerja Jawa Timur. Kebutuhan tenaga kerja di perusahaan ini secara umum mencakup posisi operator mesin kertas, teknisi pemeliharaan mekanikal dan elektrikal, staf pengolahan limbah dan air, analis laboratorium kendali mutu, serta staf administrasi pendukung di bidang logistik, pembelian, dan keuangan.

Kabar terbaru

Pada Januari 2026, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan penjelasan publik terkait perselisihan kepengurusan dan sengketa internal di PT. Pakerin yang tengah bergulir di ranah hukum.

Memasuki Juni 2026, operasional pabrik di Mojokerto menghadapi kendala likuiditas serius. Laporan serikat pekerja dan sejumlah media nasional menyebutkan sekitar Rp800 miliar hingga Rp1 triliun dana modal kerja perusahaan tertahan di bank yang telah dilikuidasi, sehingga berdampak pada penghentian sementara kegiatan produksi dan memunculkan potensi pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 2.500 karyawan.