PT Trimata Benua

Profil perusahaan

PT Trimata Benua didirikan pada tahun 1996 dan berkantor pusat di Plaza Permata (Plaza Bank Index), Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Perusahaan ini beroperasi di sektor pertambangan batu bara dan aktivitas penunjangnya. Berdasarkan struktur kepemilikan, saham perusahaan dipegang oleh PT Nusantara Energi Indonesia sebesar 45 persen, Subagio Wirjoatmodjo sebesar 25 persen, Sukoraharjo Wirdjoatmojo sebesar 19,29 persen, dan PT Bahtera Mulia Kencana sebesar 10,71 persen. Jumlah tenaga kerja perusahaan berada pada kisaran 51 hingga 200 karyawan.

Bisnis di Indonesia

Operasi penambangan PT Trimata Benua dipusatkan di Kabupaten Banyuasin, khususnya wilayah Bentayan, Sumatera Selatan. Perusahaan memegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) yang berlaku hingga September 2029 dengan luas konsesi mencapai 4.349 hektare. Mengacu pada estimasi standar JORC, area konsesi ini menyimpan cadangan batu bara yang dapat ditambang lebih dari 150 juta ton. Komoditas yang dihasilkan berkisar antara GAR 3800 hingga GAR 4300.

Realisasi produksi batu bara perusahaan pada 2023 tercatat sebanyak 2,1 juta ton, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyetujui target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2024 sebesar 5 juta ton. Untuk menunjang operasi teknis dan pengiriman rantai pasok batu bara, perusahaan bermitra dengan sejumlah kontraktor dan vendor, seperti PT Global Makara Teknik, PT Ombilin Fusi Nusantara, PT Trans Energi Indonesia, dan PT Ombilin Energi.

Rekrutmen dan talenta

Kebutuhan tenaga kerja perusahaan umumnya berfokus pada operasional teknis lapangan pertambangan di Sumatera Selatan. Posisi yang pernah dibuka mencakup Foreman Civil Engineering, Foreman Mekanikal Elektrikal, Foreman Mekanik Alat Berat, dan Mekanik Alat Berat. Basis talenta JobTalent AI memuat 5+ profesional yang pernah bekerja di perusahaan ini (tanpa membuka data pribadi apa pun).

Kabar terbaru

Pada Februari 2026, PT Trimata Benua resmi meraih pengesahan perdamaian (homologasi) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan niaga setelah disetujui lebih dari dua pertiga kreditur. Pada Juni 2026, media memberitakan keluhan sejumlah karyawan terkait keterlambatan pencairan gaji periode Maret 2026 serta iuran BPJS Ketenagakerjaan, yang menurut memo internal manajemen disebabkan oleh menunggu pencairan piutang tagihan ke rekening perusahaan.