Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Profil perusahaan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan instansi pemerintah Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat guna membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kantor pusat kementerian ini berlokasi di Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Bisnis di Indonesia

Tugas utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencakup pengelolaan dan pembangunan infrastruktur dasar secara nasional. Bidang pengawasannya meliputi sumber daya air, bina marga (jalan dan jembatan), cipta karya, bina konstruksi, serta penyediaan dan pembiayaan perumahan rakyat. Infrastruktur yang dikelola mencakup jaringan jalan nasional, bendungan dan irigasi, sarana air minum, sanitasi, serta perbaikan fasilitas publik yang rusak akibat bencana alam.

Kementerian PUPR juga memimpin proyek akses utama di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, termasuk pembangunan jalan lingkar Sepaku. Di bidang energi dan kemitraan, instansi ini menawarkan peluang investasi skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), seperti pemanfaatan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga minihidro. Selain itu, PUPR menerapkan roadmap adopsi Building Information Modelling (BIM) dalam tahap desain dan rekayasa konstruksi, serta memigrasikan infrastruktur IT dan server aplikasinya ke Google Cloud bekerja sama dengan mitra teknologi.

Rekrutmen dan talenta

Tenaga kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tenaga ahli proyek. Posisi yang umum dibutuhkan mencakup insinyur teknik sipil, perencana tata kota, ahli sumber daya air, perancang jalan dan jembatan, teknisi BIM, analis kebijakan infrastruktur, serta pengelola teknologi informasi dan jaringan data. Pelatihan kompetensi dan sertifikasi teknis diselenggarakan berkala bekerja sama dengan institusi pendidikan tinggi.

Kabar terbaru

Pada Oktober 2026, kementerian ini bertugas menangani perbaikan fisik fasilitas kesehatan terdampak bencana di Sumatra, sementara Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas penyediaan peralatan medis. Pada Juni hingga Juli 2026, dalam menghadapi risiko kekeringan parah akibat El Niño, Kementerian PUPR memantau ketinggian air bendungan utama, memprioritaskan alokasi air untuk kebutuhan domestik, dan menyiagakan unit pengolahan air bergerak ke wilayah kritis. Pada paruh pertama 2026, kementerian juga terus menyelesaikan pembangunan jalan akses utama IKN serta menawarkan proyek pembangkit listrik hidro mikro Bintang Bano di Sumbawa Barat.