PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Profil perusahaan

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), dikenal sebagai BKI, didirikan pada tahun 1964 dan berkantor pusat di Jakarta Utara. BKI merupakan satu-satunya badan klasifikasi nasional di Indonesia yang ditugaskan untuk melakukan klasifikasi kapal niaga berbendera Indonesia serta kapal asing yang beroperasi reguler di perairan nasional. Awalnya didirikan sebagai Perusahaan Negara (PN), status badan hukumnya diubah menjadi Persero pada tahun 1977. Pada 16 Desember 2021, pemerintah menunjuk BKI sebagai induk Holding BUMN Jasa Survei (IDSurvey) yang menaungi PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) dan PT Surveyor Indonesia. Dalam perkembangannya, BKI juga diposisikan sebagai holding operasional di bawah pengelolaan BPI Danantara.

Bisnis di Indonesia

Kegiatan operasional BKI terbagi menjadi dua pilar utama, yaitu layanan klasifikasi dan statutoria kapal, serta jasa pengawasan dan konsultansi teknik. Pada sektor maritim, BKI menyusun dan menerapkan standar konstruksi serta permesinan untuk kapal niaga dan fasilitas apung lepas pantai, melakukan sertifikasi material maritim, serta menjalankan audit ISM Code dan ISPS Code. Di luar sektor perkapalan, BKI menjalankan diversifikasi usaha inspeksi teknis industri, survei keselamatan fasilitas ketenagakerjaan, serta konsultansi mitigasi karbon. BKI memiliki jaringan kantor cabang di berbagai pelabuhan utama di Indonesia.

Rekrutmen dan talenta

Kebutuhan rekrutmen BKI didominasi oleh formasi surveyor perkapalan dan inspektur teknis. Kualifikasi pelamar umumnya mencakup sarjana Teknik Perkapalan, Sistem Perkapalan, jurusan maritim terkait, atau lulusan D-IV Nautika. Tugas utama surveyor meliputi pelaksanaan survei periodik kapal, manajemen proyek konstruksi kapal bangunan baru, sertifikasi komponen alat apung, hingga penyusunan laporan kelaiklautan teknis sesuai regulasi maritim.

Kabar terbaru

Pada 7 November 2025, BKI mengumumkan penerapan sistem klasifikasi kapal berbasis penilaian risiko (risk-based assessment) untuk meningkatkan transparansi pengawasan keselamatan armada kapal. Pada 27 Maret 2026, manajemen BKI berpartisipasi dalam ajang Asia Pacific Maritime (APM) 2026 guna memperluas kemitraan teknis maritim internasional. Selanjutnya pada 18 Agustus 2026 di Benoa, Bali, BKI menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama INSA, PT Jasaraharja Putera, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) terkait penguatan standar kelaikan teknis kapal wisata.